fpi, alumni 212,

 

Katipol.com – Aksi Reuni 212 di gelar di lapangan Monas Jakarta hari ini, Sabtu 02/12/2018. Dalam Aksi yang dihadiri ribuan peserta reuni 212 ini, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla jadi sorotan di Reuni 212.

Dalam aksi ini Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mendorong pemerintah adil dalam penegakan hukum dan diminta menghentikan segala bentuk kriminalisasi.

“Inti dari maklumat kami semua peserta kongres menguatkan kembali komitmen kembali seluruh alumni 212, Habib Rizieq sebagai imam besar umat Indonesia. Oleh karenanya meminta dengan sangat kepada pemerintah menghentikan kriminalisasi kepada kita seluruh kasus yang dimanipulasi,” Papar Slamet Maarif di panggung Reuni 212, Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017).

Ketua presidium aksi 212 ini juga menyoalkan hal penanganan hukum khusunya penanganan politik Nasdem dengan kasus Buni Yani. Beliau menyebut hal tersebut seperti tidak seharusnya.

“Jika berseberangan dengan kekuasaan melakukan proses hukum dengan cepat. Viktor Laiskodat tetap hidup nyaman dilindungi kekuasaan. Buni Yani 1 tahun 6 bulan, anggota DPR kader PKI akan bangkit tidak disentuh hukum,” ujar dia.

Hal lainnya, Slamet maarif juga menyebut bahwa Pemerintah tidak terlalu “ramah” terhadap umat Islam. Bahkan Ia menyebut bahwa Yang muncul saat ini menurut Slamet adanya indikasi Islamofobia.

“Ujaran kebencian bak air bah di medsos, dilontarkan pro penista agama yang terlihat begitu leluasa,” sambungnya.

Selain itu, Alumni 212 juga menyoroti pemerintah yang disebut pro asing. Slamet Maarif menyebut pemerintah justru berpihak pada tenaga asing.

“Kelihatan kekuatan korporasi asing dan aseng, melampaui batas bahkan menjadikan negara di atas negara pembangunan kepada WNI asli,” katanya.